JAKARTA – Anggota Tim Pengawas Century di DPR, Ramadhan Pohan, menegaskan, Partai Demokrat menolak keras politisasi kasus bailout Bank Century yang berusaha untuk membelokkannya dari mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, dalam kasus Bank Century ini tidak ada yang ditutup-tutupi. “Yang bersalah harus dihukum,” kata Ramadhan, kepada wartawan, di gedung parlemen, di Jakarta, Rabu (27/9).
Menurut Sumber, Ramadhan menegaskan, seharusnya timwas harus lebih fokus pada pengawasan, penuntasan kasus Bank Century dan pengembalian aset. “Bukan justru menggali-gali persoalan, yang bukan tugasnya. Bukankah DPR sudah menyerahkan semua tugas hukum tadi ke penegak hukum KPK, Kejagung, Polri," kata Ramadhan.
Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat itu menilai, saat ini Timwas Bank Century seperti dijadikan tontonan politik untuk mengolok-olok pemerintah. Padahal, tegasnya, sebagaimana amanat pansus, tugas Timwas adalah melakukan pengawasan penuntasan Kasus Bank Century.
“Timwas Century telah disalahgunakan dan melampui kewenangan yang diberikan. Seharusnya yang dipanggil oleh Timwas Century untuk dimintai keterangan hanyalah KPK ataupun aparat penegak hukum terkait (jika diperlukan),” katanya lagi.
Ditegaskan Ramadhan, Timwas yang diamanatkan dibentuk oleh Pansus Century dan paripurna, bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan asset.
“Namun dalam perkembangannya justru seperti menjalani kewenangan penyidikan dan penyelidikan yang seharusnya hanya dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum terkait yang memang mempunyai kewenangan untuk itu. Hal ini sudah terlihat sangat menyimpang dan merupakan bentuk politisasi,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar