HAM Indonesia masih memprihatinkan

Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch menyatakan masalah HAM di Indonesia masih memprihatinkan walaupun banyak kemajuan dari sisi demokrasi.

Dalam laporan tahunannya, yang juga mengangkat masalah HAM di negara-negara lain, HRW mengatakan, "Dalam 12 tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan dalam menjadi negara yang stabil dan demokratik dengan masyarakat yang kuat dan media independen."

"Namun keprihatinan serius soal HAM masih ada. Para pejabat tinggi berbicara soal melindungi hak asasi, namun mereka tidak mengambil langkah penting untuk menjamin bahwa pasukan keamanan mematuhi standar hak asasi internasional dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran."

Organisasi ini mengatakan masalah kebebasan berekspresi juga masih belum ditangani dengan tepat oleh pemerintah Indonesia. "Indonesia telah memenjarakan lebih dari 100 aktivis dari Maluku dan Papua karena menyuarakan pandangan politik, menyelenggarakan demonstrasi dan menaikkan bendera separatis," kata organisasi itu dalam laporan Minggu (22/01).

HRW juga menyatakan pemerintah Indonesia tidak berbuat banyak untuk meredam diskriminasi dan serangan terhadap kelompok agama dan minoritas etnik.

Malaysia tak ada kemajuan

Sementara itu, terkait Malaysia, HRW mengatakan pemerintahan Perdana Mentri Najib Razak tidak mengalami kemajuan dalam janjinya menegakkan hak sipil menjelang pemilihan umum yang diperkirakan akan segera diselenggarakan. PM Razak berjanji untuk memberikan hak kebebasan sipil yang lebih besar dengan mencabut beberapa undang-undang, termasuk akta keamanan dalam negeri yang memungkinkan penahanan tanpa pengadilan.

"Semakin banyak janji Perdana Menteri Najib dan para politisi, dengan hanya sedikit tindakan, maka akan semakin besar tekanan rakyat," kata Phil Robertson, wakil direktur HRW untuk Asia, dalam pernyataan.

Terkait perkembangan di Timur Tengah, HRW mengkritik keras dewan militer di Mesir yang mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Hosni Mubarak digulingkan setahun lalu. HRW mengatakan sejak Mubarak dilengserkan, lebih dari 12.000 orang diadili di mahkamah militer, lebih banyak dibandingkan saat rezim Mubarak berkuasa.

Hari Sabtu (21/01), dewan militer memberikan pengampunan kepada hampir 2.000 tahanan politik yang dipenjara militer untuk menandai satu tahun pemberontakan di Mesir. Dalam laporan tahunannya, HRW juga mengkritik negara-negara Barat karena tidak konsisten dalam mendukung gerakan prodemokrasi di seluruh Timur Tengah. HRW juga mendesak Barat untuk menerima bangkitnya politik Islam moderat di kawasan itu.

Sumber: BBC

Ingin Bercinta Dengan Virginia Dalam Mimpi

Rasa cinta pedangdut Saipul Jamil kepada almarhum istrinya, Virginia memang begitu besar. Bahkan ia selalu mengharapkan sang istri datang kepadanya di dalam mimpi.

Tak hanya itu, Ipul juga mengaku tak bisa melupakan saat-saat indah mengarungi bahtera rumah tangga bersama Virginia. Kelak, jika mimpi itu datang, Ipul berharap bisa bercinta dengan sang istri.

"Ingin bercinta di dalam mimpi dengan istri saya," ungkapnya saat ditemui di Infotainment Award, Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2012) malam. Sebelumnya, Ipul memang kerap bertemu sang istri dalam bunga tidurnya. Tapi akhir-akhir ini, hal tersebut jarang terjadi.

"Sampai sekarang belum, walau terpisah secara fisik, secara hati kita tetap menyatu," ujarnya.

Sumber: detikHot

Partai Islam Di Mesir Menang Dalam Pemilu

Hasil akhir pemilihan parlemen pertama Mesir setelah jatuhnya Presiden Husni Mubarak, menetapkan partai-partai beraliran Islam sebagai pemenang.

Partai Kebebasan dan Keadilan, FJP -yang merupakan partai politik milik Ikhwanul Muslimin- meraih 47,18% suara, seperti diumumkan Komisi Pemilihan Umum Mesir, Sabtu 21 Januari. Dengan perolehan itu, FJP akan menguasai 235 kursi di Majelis Rakyat.

Tempat kedua diduduki oleh kubu konservatif, Partai Salafist al Nur dengan 121 kursi atau 25% suara. Sementara partai beraliran liberal, Partai Wafd, meraih 36 kursi dan partai sekuler, Koalisi Mesir, memiliki 33 kursi. Dengan hasil tersebut maka partai-partai Islam menguasai sekitar dua pertiga parlemen.

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang dilarang di bawah pemerintahan Presiden Husni Mubarak. Kemenangan mutlak ini membuat FJP sudah memutuskan seorang politisi seniornya, Saad al-Katatni, untuk ditunjuk sebagai ketua Majelis Rakyat.

Bagaimanapun -seperti dilaporkan wartawan BBC di Kairo, Jon Leyne- presiden yang kelak akan membentuk pemerintahan dan bukan partai pemenang pemilu. Pemilihan parlemen ini digelar setelah unjuk rasa massal berhasil menjatuhkan Presiden Mubarak pada Februari 2011.

Warga Mesir memberikan suara dalam tiga tahap pemilu yang berlangsung selama enam minggu untuk memilih 498 anggota Majelis Rakyat sementara 10 anggotanya ditunjuk oleh Dewan Agung Militer, yang saat ini memerintah Mesir untuk sementara waktu.

Berdasarkan sistem pemilihan Mesir, warga memilih dua pertiga anggota parlemen berdasarkan partai, yang memiliki daftar calon masing-masing. Hanya sepertiga calon individu yang dipilih langsung. Bulan Februari akan digelar pemilihan umum untuk majelis tinggi parlemen.

Setelah itu akan dipilih 100 anggota dari majelis tinggi dan majelis rendah yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru. Adapun pemilihan presiden rencananya akan dilangsungkan pada bulan Juni.

Sumber: BBC