Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch menyatakan masalah HAM di Indonesia masih memprihatinkan walaupun banyak kemajuan dari sisi demokrasi.
Dalam laporan tahunannya, yang juga mengangkat masalah HAM di negara-negara lain, HRW mengatakan, "Dalam 12 tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan dalam menjadi negara yang stabil dan demokratik dengan masyarakat yang kuat dan media independen."
"Namun keprihatinan serius soal HAM masih ada. Para pejabat tinggi berbicara soal melindungi hak asasi, namun mereka tidak mengambil langkah penting untuk menjamin bahwa pasukan keamanan mematuhi standar hak asasi internasional dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran."
Organisasi ini mengatakan masalah kebebasan berekspresi juga masih belum ditangani dengan tepat oleh pemerintah Indonesia. "Indonesia telah memenjarakan lebih dari 100 aktivis dari Maluku dan Papua karena menyuarakan pandangan politik, menyelenggarakan demonstrasi dan menaikkan bendera separatis," kata organisasi itu dalam laporan Minggu (22/01).
HRW juga menyatakan pemerintah Indonesia tidak berbuat banyak untuk meredam diskriminasi dan serangan terhadap kelompok agama dan minoritas etnik.
Malaysia tak ada kemajuan
Sementara itu, terkait Malaysia, HRW mengatakan pemerintahan Perdana Mentri Najib Razak tidak mengalami kemajuan dalam janjinya menegakkan hak sipil menjelang pemilihan umum yang diperkirakan akan segera diselenggarakan. PM Razak berjanji untuk memberikan hak kebebasan sipil yang lebih besar dengan mencabut beberapa undang-undang, termasuk akta keamanan dalam negeri yang memungkinkan penahanan tanpa pengadilan.
"Semakin banyak janji Perdana Menteri Najib dan para politisi, dengan hanya sedikit tindakan, maka akan semakin besar tekanan rakyat," kata Phil Robertson, wakil direktur HRW untuk Asia, dalam pernyataan.
Terkait perkembangan di Timur Tengah, HRW mengkritik keras dewan militer di Mesir yang mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Hosni Mubarak digulingkan setahun lalu. HRW mengatakan sejak Mubarak dilengserkan, lebih dari 12.000 orang diadili di mahkamah militer, lebih banyak dibandingkan saat rezim Mubarak berkuasa.
Hari Sabtu (21/01), dewan militer memberikan pengampunan kepada hampir 2.000 tahanan politik yang dipenjara militer untuk menandai satu tahun pemberontakan di Mesir. Dalam laporan tahunannya, HRW juga mengkritik negara-negara Barat karena tidak konsisten dalam mendukung gerakan prodemokrasi di seluruh Timur Tengah. HRW juga mendesak Barat untuk menerima bangkitnya politik Islam moderat di kawasan itu.
Sumber: BBC
Dalam laporan tahunannya, yang juga mengangkat masalah HAM di negara-negara lain, HRW mengatakan, "Dalam 12 tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan dalam menjadi negara yang stabil dan demokratik dengan masyarakat yang kuat dan media independen."
"Namun keprihatinan serius soal HAM masih ada. Para pejabat tinggi berbicara soal melindungi hak asasi, namun mereka tidak mengambil langkah penting untuk menjamin bahwa pasukan keamanan mematuhi standar hak asasi internasional dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran."
Organisasi ini mengatakan masalah kebebasan berekspresi juga masih belum ditangani dengan tepat oleh pemerintah Indonesia. "Indonesia telah memenjarakan lebih dari 100 aktivis dari Maluku dan Papua karena menyuarakan pandangan politik, menyelenggarakan demonstrasi dan menaikkan bendera separatis," kata organisasi itu dalam laporan Minggu (22/01).
HRW juga menyatakan pemerintah Indonesia tidak berbuat banyak untuk meredam diskriminasi dan serangan terhadap kelompok agama dan minoritas etnik.
Malaysia tak ada kemajuan
Sementara itu, terkait Malaysia, HRW mengatakan pemerintahan Perdana Mentri Najib Razak tidak mengalami kemajuan dalam janjinya menegakkan hak sipil menjelang pemilihan umum yang diperkirakan akan segera diselenggarakan. PM Razak berjanji untuk memberikan hak kebebasan sipil yang lebih besar dengan mencabut beberapa undang-undang, termasuk akta keamanan dalam negeri yang memungkinkan penahanan tanpa pengadilan.
"Semakin banyak janji Perdana Menteri Najib dan para politisi, dengan hanya sedikit tindakan, maka akan semakin besar tekanan rakyat," kata Phil Robertson, wakil direktur HRW untuk Asia, dalam pernyataan.
Terkait perkembangan di Timur Tengah, HRW mengkritik keras dewan militer di Mesir yang mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Hosni Mubarak digulingkan setahun lalu. HRW mengatakan sejak Mubarak dilengserkan, lebih dari 12.000 orang diadili di mahkamah militer, lebih banyak dibandingkan saat rezim Mubarak berkuasa.
Hari Sabtu (21/01), dewan militer memberikan pengampunan kepada hampir 2.000 tahanan politik yang dipenjara militer untuk menandai satu tahun pemberontakan di Mesir. Dalam laporan tahunannya, HRW juga mengkritik negara-negara Barat karena tidak konsisten dalam mendukung gerakan prodemokrasi di seluruh Timur Tengah. HRW juga mendesak Barat untuk menerima bangkitnya politik Islam moderat di kawasan itu.
Sumber: BBC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar