Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memuji kebebasan media dan pers di Indonesia yag menurutnya lebih baik ketimbang di 'Negeri Jiran'.
Menurutnya, itu merupakan buah peristiwa Reformasi 1998 yang membuat kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan hingga saat ini.
"Di Indonesia yang sudah mengalami reformasi maka wajar kalau penerapannya sudah lebih dulu. Oleh karena itu Indonesia harus pertahankan semangat kebebasan media," urainya saat menghadiri Diskusi Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Kamis (10/1).
Namun, ia berharap kebebasan pers dan demokrasi berjalan beriringan. Menurutnya, demokrasi tidak berjalan jika perbedaan pandangan dan pendapat tidak diizinkan.
Kebebasan pers di suatu negara dikatakan Anwar mencerminkan proses jalannya demokrasi di negara tersebut.
"Kebebasan media dan pers hanya berlaku di negara yang pemerintahnya menyadari ada batas kuasa di mana dia tidak bisa melarang kebebasan berbicara," ujarnya.
Maksud kebebasan media tentunya memberi ruang kepada jurnalis dan tidak menekan dan ditekan. Pemahaman akan hal ini ditunjukkan dengan bagaimana memberikan ruang kepada pers dalam menyuarakan ide dan fakta kepada masyarakat luas.
"Tanggung jawab kita dalam kebebasan media tentunya adalah dengan memberikan ruang dengan ikhlas dan benar tanpa pengaruh dari luar," tambah suami Wan Azizah Wan Ismail itu.
Dia menuturkan di dunia barat ada hipokrasi atau kemunafikan yaitu katanya memberikan kebebasan kepada media tapi ternyata tidak karena media dan pers banyak dikontrol orang kaya, kekuasaan dan cukong.
"Di Amerika, media dimiliki oleh pengusaha dan konglomerat yang memberikan pengaruh kepada sedikit atau banyak orang. Selepas runtuhnya tembok Berlin yang menang adalah ide tentang kebebasan," kata Anwar.
Para pemimpin redaksi dan editor diminta mempertahankan semangat itu. Media juga jangan sampai mewakili kepentingan segelintir elit politik namun juga harus memberi ruang cukup untuk aspirasi rakyat.
Pemerintah harus menjamin kebebasan pers dalam memberi ruang kepada media untuk berkembang.
Pemimpin partai oposisi Malaysia ini datang ke Jakarta dalam rangka memenuhi undangam Forum Pemred. Forum ini beranggotakan para pemimpin redaksi dari berbagai media di Indonesia yang memiliki pandangan untuk saling bertukar pikiran juga dengan mengundang para tokoh besar.
Sumber
Menurutnya, itu merupakan buah peristiwa Reformasi 1998 yang membuat kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan hingga saat ini.
"Di Indonesia yang sudah mengalami reformasi maka wajar kalau penerapannya sudah lebih dulu. Oleh karena itu Indonesia harus pertahankan semangat kebebasan media," urainya saat menghadiri Diskusi Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Kamis (10/1).
Namun, ia berharap kebebasan pers dan demokrasi berjalan beriringan. Menurutnya, demokrasi tidak berjalan jika perbedaan pandangan dan pendapat tidak diizinkan.
Kebebasan pers di suatu negara dikatakan Anwar mencerminkan proses jalannya demokrasi di negara tersebut.
"Kebebasan media dan pers hanya berlaku di negara yang pemerintahnya menyadari ada batas kuasa di mana dia tidak bisa melarang kebebasan berbicara," ujarnya.
Maksud kebebasan media tentunya memberi ruang kepada jurnalis dan tidak menekan dan ditekan. Pemahaman akan hal ini ditunjukkan dengan bagaimana memberikan ruang kepada pers dalam menyuarakan ide dan fakta kepada masyarakat luas.
"Tanggung jawab kita dalam kebebasan media tentunya adalah dengan memberikan ruang dengan ikhlas dan benar tanpa pengaruh dari luar," tambah suami Wan Azizah Wan Ismail itu.
Dia menuturkan di dunia barat ada hipokrasi atau kemunafikan yaitu katanya memberikan kebebasan kepada media tapi ternyata tidak karena media dan pers banyak dikontrol orang kaya, kekuasaan dan cukong.
"Di Amerika, media dimiliki oleh pengusaha dan konglomerat yang memberikan pengaruh kepada sedikit atau banyak orang. Selepas runtuhnya tembok Berlin yang menang adalah ide tentang kebebasan," kata Anwar.
Para pemimpin redaksi dan editor diminta mempertahankan semangat itu. Media juga jangan sampai mewakili kepentingan segelintir elit politik namun juga harus memberi ruang cukup untuk aspirasi rakyat.
Pemerintah harus menjamin kebebasan pers dalam memberi ruang kepada media untuk berkembang.
Pemimpin partai oposisi Malaysia ini datang ke Jakarta dalam rangka memenuhi undangam Forum Pemred. Forum ini beranggotakan para pemimpin redaksi dari berbagai media di Indonesia yang memiliki pandangan untuk saling bertukar pikiran juga dengan mengundang para tokoh besar.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar